TROBOS.WED.ID | BANDUNG — Perjuangan hukum pengusaha sekaligus pemberi pinjaman, Ir. Mustadinata Moestafa, M.M., melalui kuasa hukumnya Herman Hofi Munawar dan Andi Hariadi dari Law Firm Naga Berisang, berujung pada putusan yang mengabulkan gugatan wanprestasi terhadap PT Inter Jaya Corpora dan para tergugat lainnya.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dalam perkara perdata yang berawal dari persoalan kewajiban utang-piutang yang telah jatuh tempo,(19/8).

Dalam perkara tersebut, pihak penggugat menuntut pemenuhan kewajiban pembayaran yang menurut dalil gugatan belum diselesaikan oleh pihak tergugat. Persoalan tersebut kemudian dibawa ke jalur hukum melalui gugatan wanprestasi.

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Tergugat

Dalam amar putusan yang disampaikan Majelis Hakim, seluruh eksepsi yang diajukan pihak tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak.

Majelis Hakim juga menyatakan para tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terkait kewajiban pembayaran utang yang disebut telah jatuh tempo sejak 30 Juni 2025.

Putusan ini menjadi titik penting bagi penggugat setelah sebelumnya terdapat kekhawatiran untuk menempuh proses hukum karena pihak yang digugat merupakan korporasi dengan kapasitas ekonomi yang dinilai kuat.

Namun, proses persidangan akhirnya berjalan hingga menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum terhadap tuntutan penggugat.

Pihak penggugat menilai sikap Majelis Hakim selama proses persidangan menunjukkan independensi serta objektivitas dalam memeriksa perkara, tanpa membedakan kedudukan ekonomi maupun kekuatan para pihak yang berperkara.

Berawal dari Utang Rp12 Miliar

Perkara tersebut bermula dari hubungan hukum berupa perjanjian utang-piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Utang beserta dokumen addendum.

Berdasarkan materi perkara, nilai pokok utang pada awalnya mencapai Rp12 miliar. Dalam perjalanan waktu, sebagian kewajiban tersebut sempat dilakukan pembayaran secara cicilan.

Namun, pembayaran kemudian mengalami kemacetan sehingga masih terdapat sisa pokok kewajiban sebesar Rp10,5 miliar.

Persoalan semakin kompleks ketika instrumen pembayaran berupa cek yang diserahkan pihak tergugat pada saat kewajiban jatuh tempo disebut tidak dapat dicairkan karena tidak tersedia dana yang memadai.

Kondisi tersebut kemudian menjadi bagian dari dalil yang diajukan dalam perkara wanprestasi.

Tergugat Dihukum Bayar Rp13,89 Miliar

Dalam putusannya, Majelis Hakim menghukum para tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tanggung renteng.

Total kewajiban yang harus dibayarkan mencapai:

Rp13.892.075.268

atau sebesar Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah.

Nilai tersebut terdiri atas sisa kewajiban pokok utang beserta akumulasi denda keterlambatan sebagaimana diperhitungkan dalam perkara.

Putusan tersebut sekaligus memberikan dasar hukum bagi penggugat untuk memperoleh pemenuhan haknya berdasarkan hubungan perdata yang sebelumnya telah dituangkan dalam dokumen perjanjian.

Dinilai Menjadi Pelajaran bagi Sengketa Utang-Piutang Korporasi

Kuasa hukum penggugat menilai putusan PN Bandung tersebut memiliki arti penting dalam memberikan kepastian hukum dalam sengketa komersial, terutama ketika kewajiban pembayaran yang telah disepakati para pihak tidak dipenuhi.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa kekuatan ekonomi suatu korporasi tidak serta-merta menghilangkan kewajiban hukum yang timbul dari sebuah perjanjian.

Dalam hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah pada prinsipnya mengikat para pihak yang membuatnya. Karena itu, ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, persoalan tersebut dapat berujung pada tuntutan wanprestasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan ini juga menjadi pengingat bahwa instrumen pembayaran yang diberikan untuk memenuhi kewajiban harus didukung kemampuan pembayaran yang memadai. Kegagalan pencairan instrumen pembayaran, apabila terbukti berkaitan dengan kewajiban yang telah jatuh tempo, dapat menjadi bagian penting dalam pembuktian sengketa perdata.

Bagi Ir. Mustadinata Moestafa, putusan tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang untuk mendapatkan kepastian atas haknya sebagai kreditur.

Sementara itu, penerapan tanggung renteng dalam putusan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pembayaran tidak hanya menjadi persoalan hubungan antara pemberi pinjaman dan korporasi, tetapi juga dapat menyangkut pihak-pihak lain sesuai dengan kedudukan serta pertanggungjawaban hukumnya yang dinilai Majelis Hakim dalam perkara tersebut.

Putusan PN Bandung tersebut dengan demikian menjadi salah satu perkara yang menarik perhatian dalam konteks penegakan hukum perdata komersial, khususnya mengenai kepastian pembayaran utang, konsekuensi wanprestasi, dan perlindungan terhadap hak kreditur.

Catatan: Putusan pengadilan merupakan fakta hukum berdasarkan amar putusan. Status hukum perkara selanjutnya—termasuk kemungkinan upaya hukum seperti banding atau kasasi—perlu dilihat berdasarkan perkembangan resmi perkara.

Sumber : Tim Kuasa Hukum.
Red/Tim*