Trobos.web.id | MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT – 10 November 2026 – Dugaan keterlibatan Kepala Desa Pentek, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, berinisial Hendrik, dalam aktivitas perjudian jenis Remibox di sebuah acara karaoke menjadi sorotan masyarakat.

Berdasarkan keterangan seorang warga setempat, kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat hingga Sabtu malam, 6–7 November 2026. Sumber menyebutkan bahwa dalam kegiatan karaoke itu terdapat permainan yang diduga mengandung unsur perjudian.

Ironisnya, menurut pengakuan sumber, kepala desa yang berada di lokasi tersebut diduga bukan hanya menyaksikan aktivitas permainan, tetapi juga ikut bermain bersama sejumlah warga lainnya.

“Seharusnya sebagai kepala desa dapat memberikan contoh dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun, menurut yang kami lihat, justru ikut bermain,” ungkap sumber warga.

Selain persoalan tersebut, warga juga mengeluhkan dugaan ketidakhadiran kepala desa di kantor desa yang dinilai kerap terjadi. Kondisi itu disebut menimbulkan kekecewaan masyarakat karena pelayanan administrasi dan pemerintahan desa diharapkan berjalan secara optimal.

Tidak hanya dugaan perjudian, sumber juga menyampaikan adanya dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dikaitkan dengan Kepala Desa Pentek.

Menurut keterangan warga, aktivitas tersebut diduga melibatkan sekitar sembilan unit alat berat jenis excavator dan 15 set mesin dompeng.

Namun, dugaan kepemilikan maupun keterlibatan kepala desa dalam aktivitas pertambangan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan aparat penegak hukum, termasuk penelusuran kepemilikan alat, lokasi pertambangan, perizinan, serta pihak yang memperoleh keuntungan.

Warga mengaku telah menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Polres Mempawah, Bupati Mempawah, hingga Polda Kalimantan Barat melalui akun Instagram. Akan tetapi, menurut sumber, hingga saat ini mereka belum memperoleh respons yang dianggap memadai.

“Kami berharap laporan masyarakat tidak dibiarkan begitu saja. Kami meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum turun langsung untuk memeriksa persoalan ini,” tegas sumber.

Apabila dugaan permainan Remibox tersebut terbukti memenuhi unsur perjudian dan tidak memiliki izin, terdapat ketentuan pidana yang dapat menjadi dasar pemeriksaan.

Pertama, Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun atau dikenai pidana denda paling banyak kategori III.

Sementara itu, apabila ditemukan pihak yang menyediakan atau menawarkan kesempatan perjudian tanpa izin, Pasal 426 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda paling banyak kategori VI, sesuai unsur tindak pidananya.

Kedua, terkait dugaan PETI, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, berupa penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Ketiga, terkait kewajiban kepala desa, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, antara lain melalui UU Nomor 3 Tahun 2024, mengatur tugas pemerintahan desa serta kewajiban kepala desa menaati peraturan perundang-undangan, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menjalankan pemerintahan secara akuntabel dan profesional.

Pasal 29 huruf c UU Desa juga melarang kepala desa menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. Adapun Pasal 28 mengatur sanksi administratif apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 tidak dilaksanakan.

Meski demikian, dugaan jarang berada di kantor desa tidak otomatis merupakan tindak pidana. Hal tersebut perlu diperiksa berdasarkan ketentuan kehadiran, pelaksanaan tugas, dan administrasi pemerintahan desa.

Masyarakat meminta Bupati Mempawah melalui perangkat daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kinerja Kepala Desa Pentek, termasuk menindaklanjuti pengaduan warga sesuai prosedur.

Di sisi lain, Polres Mempawah dan Polda Kalbar diharapkan melakukan verifikasi terhadap dugaan perjudian serta aktivitas PETI yang disampaikan masyarakat. Pemeriksaan lapangan, pengumpulan bukti, dan klarifikasi para pihak diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik tanpa kepastian hukum.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Pentek, Hendrik, Bupati Mempawah, Polres Mempawah, maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan berimbang.

Penegakan hukum harus berlandaskan bukti, bukan sekadar dugaan. Namun, setiap pengaduan masyarakat yang disertai informasi awal patut ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan akuntabel.

(Sumber : Warga Setempat/Tim-Liputan)
Red/Tim*