Trobos.web.id | PONTIANAK – Dugaan pelanggaran standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta ketidaksesuaian spesifikasi material dalam proyek rehabilitasi gedung SD Negeri 33 Pontianak kembali menjadi sorotan. Belum adanya penjelasan resmi maupun informasi mengenai tindak lanjut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut.(19/10).

Dugaan Pelanggaran K3 dan Ketidaksesuaian Material Proyek SDN 33 Pontianak Disorot, Dinas Pendidikan Belum Beri Penjelasan.

Proyek rehabilitasi yang berlokasi di Jalan H. Rais A. Rahman, Gang Gunung Gede, Kecamatan Pontianak Barat, itu sebelumnya menjadi perhatian Tim Investigasi setelah melakukan pemantauan langsung pada 13 Juli 2026.

 

Dalam pemantauan tersebut, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas konstruksi tanpa mengenakan alat pelindung diri (APD), seperti helm proyek dan rompi keselamatan. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran terhadap penerapan standar keselamatan kerja selama proses pembangunan berlangsung.

 

Selain persoalan K3, tim juga menemukan indikasi dugaan ketidaksesuaian material besi tulangan yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi.

 

Berdasarkan pengamatan lapangan dan informasi yang dihimpun, besi tulangan yang terpasang diduga berdiameter sekitar 6 milimeter dan 8 milimeter. Sementara itu, pelaksana pekerjaan, Yono, sebelumnya menyebut spesifikasi besi yang seharusnya digunakan adalah 10 milimeter.

 

Perbedaan tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis dengan mencocokkan material di lapangan terhadap dokumen kontrak, gambar kerja, serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Tanpa pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dugaan ketidaksesuaian tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti.

 

Nilai Kontrak Rp196 Juta, Pengawasan Dipertanyakan

 

Berdasarkan papan informasi proyek, rehabilitasi sarana dan prasarana SDN 33 Pontianak dikerjakan oleh CV Srikandi Tity Khatulistiwa dengan nilai kontrak Rp196 juta. Anggaran bersumber dari APBD Kota Pontianak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, dengan masa pelaksanaan selama 60 hari kalender.

 

Besarnya tanggung jawab penggunaan anggaran publik membuat pengawasan terhadap mutu konstruksi, kesesuaian material, dan keselamatan pekerja menjadi aspek penting yang harus dipastikan.

 

Apabila ditemukan perbedaan antara spesifikasi kontrak dan kondisi pekerjaan di lapangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama konsultan pengawas perlu melakukan pemeriksaan dan mendokumentasikan hasilnya. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan apakah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak.

 

Pelaksana Mengaku Telah Membeli Rompi Keselamatan

 

Dalam konfirmasi sebelumnya di lokasi pekerjaan, pelaksana proyek, Yono, mengaku telah menyediakan rompi keselamatan bagi pekerja.

 

“Yang dua kali kemarin, empat buah saya belikan rompi,” ujar Yono.

 

Terkait pekerjaan tambahan di luar bangunan utama, Yono menjelaskan bahwa peninggian pondasi dilakukan atas permintaan pihak sekolah agar fasilitas WC tidak menyulitkan siswa ketika terjadi banjir. Ia juga menyebut pembangunan gudang di samping WC dilakukan karena sekolah tidak memiliki tempat penyimpanan barang.

 

Meski demikian, pekerjaan tambahan tetap perlu diperiksa kesesuaiannya dengan lingkup kontrak. Apabila terdapat perubahan volume, spesifikasi, atau pekerjaan yang memengaruhi nilai kontrak, pelaksanaannya harus mengikuti mekanisme administrasi dan persetujuan yang berlaku.

 

Pengakuan mengenai penyediaan rompi juga perlu dicermati bersama kondisi penerapan K3 secara keseluruhan. Penyediaan APD tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa standar keselamatan telah diterapkan secara konsisten di lapangan.

 

Dinas Pendidikan Diminta Tidak Mengabaikan Temuan

 

Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut kelengkapan alat pelindung diri atau ukuran material konstruksi. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana pengawasan dan pertanggungjawaban proyek pemerintah dijalankan agar hasil pekerjaan benar-benar memenuhi standar mutu serta aman digunakan.

 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sebagai instansi terkait perlu memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut atas temuan tersebut. Publik berhak mengetahui apakah pemeriksaan lapangan telah dilakukan, apakah konsultan pengawas dan PPK telah dimintai keterangan, serta apakah ada evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.

 

Apabila belum dilakukan pemeriksaan, instansi terkait perlu mempertimbangkan langkah evaluasi sesuai kewenangannya. Jika proyek telah selesai, pemeriksaan dokumen, pengukuran material, dan evaluasi mutu pekerjaan tetap dapat dipertimbangkan sesuai kondisi serta ketentuan yang berlaku.

 

Pengawasan internal juga dapat melibatkan Inspektorat Kota Pontianak selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sementara itu, BPK dapat menjalankan pemeriksaan sesuai kewenangan dan program auditnya. Pelibatan aparat penegak hukum perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan dan indikasi pelanggaran yang memenuhi ketentuan hukum.

 

K3 dan Mutu Konstruksi Memiliki Dasar Hukum

 

Penerapan keselamatan kerja dalam proyek konstruksi mengacu antara lain pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

 

Ketentuan tersebut menjadi landasan penting bagi penyedia jasa dan pihak terkait untuk memastikan keselamatan kerja serta pelaksanaan konstruksi sesuai persyaratan yang berlaku.

 

Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya ketidaksesuaian material atau pelanggaran keselamatan kerja, tindakan korektif maupun sanksi harus ditentukan berdasarkan jenis pelanggaran, dokumen kontrak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Menunggu Klarifikasi dan Tindak Lanjut

 

Hingga berita ini diperbarui, belum terdapat keterangan resmi yang disampaikan dalam bahan pemberitaan ini mengenai hasil pemeriksaan atau tindak lanjut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak atas dugaan tersebut.

 

Tim Investigasi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, CV Srikandi Tity Khatulistiwa, PPK, konsultan pengawas, maupun pihak sekolah untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi pekerjaan dan langkah yang telah dilakukan.

 

Publikasi lanjutan ini diharapkan mendorong transparansi serta memastikan bahwa setiap proyek yang menggunakan uang negara dilaksanakan sesuai spesifikasi, memenuhi standar keselamatan, dan dapat dipertanggungjawabkan.(By/AL).